Dana Blusukan Jokowi Justru Bantu Rakyat

Nasional / 22 July 2013

Kalangan Sendiri

Dana Blusukan Jokowi Justru Bantu Rakyat

daniel.tanamal Official Writer
4334

Dana blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dinilai LSM Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) terlampau boros yaitu mencapai Rp26 miliar per tahun, justru dijawab oleh sang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan pemaparan yang berbeda.

Menurut Ahok anggaran yang telah digunakan tidak semuanya digunakan untuk operasional namun untuk hal teknis yang sifatnya justru membantu warga secara langsung seperti membantu pelajar yang kesulitan biaya, menebus ijazah pelajar di sekolah swasta, bantuan sosial, dan membayar gaji tenaga kerja Pemerintah Provinsi.

"Sebagian kita pakai buat bantu jatah (sekolah) swasta yang tertahan, karena kan dari pusat, 12 tahun wajib belajar. Kalau kita kan belum bisa keluar KJP. Yang lama-lama, 4-5 tahun ijasah orang ketahan. Di sekolah swasta DKI, ijazah bayar. (Orang) mau masukkan (lamaran pekerjaan) ke tempat lain, enggak ada ijasah karena dia tidak mampu tebus, nah itu siapa yang bantu?," tutur Ahok.

Selain itu Ahok secara tegas menjelaskan bahwa dana blusukan itu diberikan secara teknis kepada warga karena sifatnya yang harus segera diberikan dan tidak bisa menunggu penyusunan anggaran lagi. "Ketika blusukan, ada warga yang harus segera dibantu, maka kami berikan bantuan dari dana operasional itu. Karena terkadang, bantuan harus segera diberikan, tidak bisa menunggu penyusunan anggaran," paparnya.

Ahok bahkan menuturkan, sebagian dana itu digunakan untuk membantu meringankan beban penyandang cacat dan juga untuk membantu pendidikan warga tidak mampu. "Seperti ada orang yang butuh kursi roda, tongkat, sepatu khusus orhopedi. Kalau tunggu anggaran baru kan lama, jadi terkadang kami yang mengasih. Dari saya menjabat sejak Oktober lalu, saya sudah pakai dana operasional Wakil Gubernur Rp 2 miliar, dan duitnya saya pakai buat bantu pendidikan warga tidak mampu," tambahnya.

Karakter seorang pejabat pemerintah yang ditunjukan diatas adalah berani untuk mengambil keputusan yang meski tidak populer namun sangat membantu dan dirasakan oleh rakyatnya. Saat ini di Indonesia sangat jarang ditemukan pejabat publik yang mau berani secara langsung dan kongkret untuk menggunakan dana operasional tugasnya bagi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

 

Baca Juga Artikel Lain:

Dennis Rogers, Pria Lemah Yang Menjadi Terkuat Di Dunia

Remaja Penderita Autisme Direkrut Menjadi Teroris

Umat Islam dan Kristen di Mesir Buka Puasa Bareng

Tolak Pusat Tuna Wisma, Gereja Diserang

Kelompok Fundamentalis Serang Gereja, Satu Tewas

 



Sumber : Kompas.com | Tribunnews | Okezone
Halaman :
1

Ikuti Kami